Sungguh saya kecele. Tidak hanya saya yang kecele. Ketika saya perlihatkan sampul buku ini kepada seorang kawan dan saya minta menebak buku “Apa Kabar Bos” itu mengulas tentang apa, sang teman itu langsung berujar: tentang bos-bos kan. Ya, saya pun demikian awalnya. Saya berpikir buku ini mengangkat tentang hal-hal “dunia eksekutif” alias para bos-bos, istilah teman saya tadi. Tapi rupanya bukan. Ini bukan buku tentang dunia “bos”.
Tulisan-tulisan awal yang saya baca belum di buku itu belum menemukan apa itu “bos”. Tulisan-tulisan itu banyak mengangkat masalah pendidikan, mulai dari soal peranan cendekiawan di tengah carut-marut persoalan (terutama politik) dalam masyarakat. Juga semangat HOS Cokroaminoto menggerakkan dan “mengajari” anak-anak muda yang indekost di tempatnya di Surabaya (Soekarno, Musso, Alimin, Semaoen dan Kartosuwiryo) agar mereka jadi berkarakter.
Di sana, anak-anak muda – yang kemudian berbeda haluan politik – itu menimba pengetahuan dengan bebas, melahap banyak buku, juga berkenalan dengan banyak tokoh penting. Maklum, Tjokroaminoto adalah Ketua Umum Sarekat Islam, organisasi besar Nusantara, yang tentu saja banyak tokoh penting bertandang ke sana. Sesekali, Soekarno ikut bertanya dan berdiskusi.
“Saatnya para calon pemimpin belajar kembali menuju rumah ideologi seperti yang dilakukan para pendiri bangsa ini,” tulis Teteng Jumara, penulis buku ini (Halaman 17). Ia ingin mengingatkan agar calon pemimpin dan para pemimpin dengan masyarakat kecil, tidak bermewah-mewah, dan terus menularkan pengetahuan dan pengalamannya kepada anak-anak muda. Dengan kata lain, pemimpin bisa menjadi guru bagi kehidupan.
Lalu, apa yang dimaksud “Bos” dalam buku ini? Tunggu dulu. Pada tulisan ketiga, Teteng, yang pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Tangerang itu, membahas soal ujian nasional. Tulisan agak unik dan “nyaris” berbeda pendapat dengan pendapat “kekuasaan”. Teteng berpendapat bahwa ujian nasional hanyalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Ia hanya alat ukur kualitas pendidikan, bukan sebagai penentu kelulusan.
“Alangkah baiknya andaikata penilaian kelulusan dilakukan sepenuhnya oleh sekolah atau institusi pendidikan melalui guru dan kepala sekolah atau pimpinan institusi,” tulis Teteng. Peran pemerintah, menurut Teteng, lebih baik bertidak sebagai fasilitator, misalnya menyediakan kisi-kisi soal ujian dan melakukan pengawasan.
Sebab, jika ujian nasional menjadi tujuan, yang terjadi adalah: guru dan komunitas sekolah sibuk dengan segala upaya agar kelulusan siswa-siswanya tinggi. Maka, siswa pun pontong-panting harus mengikuti les ini-itu, tambahan pelajaran, dan sebagainya. Itu semua membuat panik para guru sekaligus siswanya. Sehingga cita-cita untuk mendapatkan hasil pendidikan yang baik tidak terlaksana dengan baik karena mereka sibuk mengejar nilai.
Masih soal pendidikan, dalam tulisan selanjutnya Teteng Jumara mengulas soal Biaya Operasional Sekolah (BOS). Nah, di sinilah baru terjawab ternyata Apa Kabar Bos itu maksudnya bukan “Apa Kabar Pak Bos”, tapi apa kabar BOS. Dalam tulisan ini, ia mengulas bagaimana BOS bisa menggerakkan dunia pendidikan dengan, salah satunya, meringankan orang-orang tak mampu sehingga bisa sekolah. Ia melengkapi dengan sejumlah data-data, yang tentu saja memperkaya pemahaman pembaca terhadap masalah BOS itu.
Teteng menyuguhkan tiga solusi untuk soal ini. Pertama, anggaran BOS bisa dikelola untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penggunannya diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah perlu turun tangan dalam hal ini untuk memberikan insentif bagi sekolah yang berhasil, termasuk bisa mempertahankan akreditasi.
Kedua, memperkuat focus program pada mengatasi persoalan kemiskinan. Pemberian BOS bisa menyesuaikan dengan kondisi, karakter, dan geografi daerah. Sebab, antara satu daerah dengan daerah lain berbeda. “Sebaiknya anggatran BOS memiliki formula untuk memberikan dana lebih banyak bagi sekolah yang melayani siswa miskin dan daerah tertinggal,” tulis Teteng.
Ketiga, penggunaan dana BOS lebih baik dikordinasikan dengan sumber dana lain. Misalnya, BOS didampingi dengan APBD. Sehingga kekurangan dana operasional sekolah bisa ditutupi dengan anggaran tersebut. Sehingga, orang tua tidak terlalu dibebani dengan berbagai pungutan-pungutan – yang kerap mendapat kritikan dari masyarakat..
Keempat, merevitalisasi program BOS untuk memberdayakan sekolah dan masyarakat. Peran masyarakat bisa ditingkatkan dengan pelibatan komite sekolah dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Halaman 32)
Secara umum, buku ini memang mengulas perhal pendidikan dengan segala persoalan dan sudut pandang. Ia mengemukakan ide-ide untuk memajukan pendidikan, misalnya dengan bertolak dari pengalaman dan referensi. Misalnya, ketika Teteng melemparkan gagasan perlunya pendidikan berbasis masyarakat, ia mengusulkan agar pemerintah, menjadi pendamping dalam pengembangan program belajar, bukan sebagai penentu segalanya. Tut wuri handayani.
Dengan kata lain, masyarakat ditempatkan subjek dalam pendidikan, bukan sebagai objek yang dijejali dengan berbagai kebijakan yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat tersebu. Pemerintah harus menjadi fasilitator yang ramah, menyenangkan dan bersahabat dengan masyarakat, memberi dukungan dan membuka peluang-peluang. Pemerintah juga harus memahami bahwa sebagian masyarakat kurang mampu secara ekonomi dan pengetahuan. Jadi, masyarakat harus diberdayakan.
Dalam sejumlah tulisan lain, Teteng menyuguhkan kisah-kisah yang inspiratif, yang tentu saja menjadi “warna” untuk menguggah pembaca. Misalnya kisah tentang Iwan Setiawan, novelis, yang ayahnya supir angkutan kota, namun karena kuatnya semangat belajar, ia akhirnya mampu menduduki sebuah posisi penting di sebuah perusahaan multinasional di New York. Ada pula tulisan bagaiman sastra yang menggerakkan dan soal pentingnya menulis bagi kehidupan.
Dalam tulisan berjudul Menulis Adalah Sebuah Petualangan, Teteng mengatakan: “semakin intensif masyarakat mengungkapkan gagasannya dalam tulisan dalam bentuk tulisan, maka semakin tinggi pula tingkat peradaban masyarakat tersebut.” (Halaman 87). Sesungguhnya, inilah inti penting dalam buku ini: menulis, menulis, dan menulislah.
SERANG, 18 September 2017 Pukul 12.39